Mengembalikan Ujian Nasional?

Dalam hal ini, kebijakan pendidikan harus berlandaskan keseimbangan antara ambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebijaksanaan dalam memahami batas-batas instrumen evaluasi seperti UN.

Untuk mewujudkan deliberasi yang ideal, ruang publik di Indonesia harus diperkuat. Habermas menekankan bahwa ruang publik tidak boleh hanya menjadi milik kelompok tertentu.

Dalam diskursus UN, pemerintah harus aktif membuka dialog dengan komunitas pendidikan, terutama mereka yang terdampak langsung, seperti siswa dan guru.

Media massa dan platform digital juga dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk memperluas partisipasi publik.

Ruang publik yang sehat memungkinkan setiap argumen diuji dan dipertimbangkan secara rasional.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan, termasuk keputusan tentang UN, akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ini juga membantu menciptakan budaya demokrasi deliberatif yang lebih matang.

Dalam Society 5.0, evaluasi pendidikan harus mampu menangkap beragam aspek kemampuan siswa. UN, dalam formatnya yang seragam, gagal memenuhi kebutuhan ini.

Alternatif seperti evaluasi berbasis proyek, portofolio, atau asesmen kompetensi berbasis teknologi dapat menjadi solusi. Sistem ini memungkinkan evaluasi yang lebih fleksibel dan personal, sesuai dengan potensi dan kebutuhan setiap siswa.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan evaluasi yang lebih adaptif. Big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang perkembangan siswa.

Sistem ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran, memberikan umpan balik yang lebih kaya dan mendorong pembelajaran yang berkelanjutan.