Indonesia Naik 13 Peringkat UN E-Government Survey 2024, Menpan RB: Transformasi Digital melalui SPBE

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) itu mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif. 

Strategi perbaikan yang terarah harus difokuskan pada penguatan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan tata kelola serta layanan. 

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dan masyarakat juga sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.  

Anas menambahkan, komitmen besar pemerintah Indonesia dalam transformasi digital juga ditunjukkan dengan adanya INA DIGITAL sebagai GovTech Indonesia. 

“Saat ini, kita sudah memiliki INA DIGITAL yang terdiri dari talenta digital terbaik Indonesia untuk membantu mewujudkan keterpaduan layanan digital,” ujarnya. 

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melakukan rilis terbatas secara bertahap pada tiga produk awal yang dikembangkan oleh INA DIGITAL. 

Baca juga: Menpan-RB Mengeluh Perjalanan Dinas ASN dan Pengadaan Aplikasi Boroskan Anggaran Negara

Rilis Terbatas Tahap 1 (Alpha) direncanakan pada minggu keempat September 2024 dengan Aplikasi INA Ku, INA Gov, dan INA Pas sesuai sebagai era baru transformasi digital pemerintah.

Pemerintah digital menjadi salah satu pilar dalam mendukung transformasi digital nasional, menjadi strategi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan inklusif, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). 

“Diharapkan semua elemen bangsa dapat berkontribusi dalam pengembangan pemerintah digital, mengedepankan kolaborasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan global,” jelas Anas.