Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas Peningkatan itu mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital atau menunjukkan bahwa warga negara semakin aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi yang lebih baik ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.
Lebih lanjut, Indonesia mencatatkan skor 0.8718 dalam Open Government Data Index, berhasil mempertahankan posisi dalam kategori VHOGDI.
Baca juga: Menpan-RB Ajak Rektor PTN di Jatim Berkolaborasi Kawal Reformasi Birokrasi
Capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses publik terhadap data, yang mendorong transparansi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan.
PBB menekankan bahwa kesenjangan digital masih menjadi isu besar, terutama di negara-negara berkembang.
Akses yang tidak merata dan kapasitas yang bervariasi dapat mengancam kemajuan menuju Agenda 2030.
Hal itu menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, mempercepat upaya dan inovasi dalam menjembatani kesenjangan tersebut.
Di tingkat global, kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital berpotensi memperlebar jurang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang.
Anas mengatakan, hasil survei tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Oleh karenanya, Kemenpan RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional menjadikan capaian itu sebagai momentum untuk memperkuat implementasi SPBE di seluruh Indonesia.