Jaksa Dalami Perubahan UNBK ke AKM di Era Nadiem dalam Sidang Korupsi Chromebook

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperdalam perubahan program Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) menjadi program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di era Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek.

Hal ini JPU tanyakan kepada tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk tiga terdakwa.

Mereka adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.

“Apakah yang saudara ketahui pada saat zamannya Pak Nadiem sebagai menteri ada perubahan, saya pertegas, perubahan kebijakan dari penggunaan UNBK, ya kan, yang sudah compatible di daerah-daerah 3T berubah menjadi program namanya apa tadi?" Tanya Ketua Tim JPU Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Baca juga: Eks Anak Buah Nadiem Cerita Minta Hitam di Atas Putih untuk Arahkan Pengadaan Chromebook

Mantan Plt. Kasubdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek, Cepy Lukman Rusdiana mengatakan program UNBK diganti dengan program AKM yang masih bagian dari Program Merdeka Belajar.

Kemudian, jaksa mencermati saksi terkait asal muasal program AKM.

“Apakah program AKM itu adalah program yang memang secara bottom-up dari bawah itu diusulkan oleh kementerian atau sekolah-sekolah? Sekolah-sekolah yang saudara ketahui, dari direktorat baik SD, SMP, PAUD, SMA?” tanya jaksa.

Cepi mengatakan, program itu bukan dibentuk dari internal Kemendikbudristek.

Jaksa pun menyimpulkan kalau program AKM ini merupakan ide Nadiem Makarim.

“Artinya, itu adalah program dari luar yang dibawa oleh Pak Nadiem ke kementerian, benar ya?” cecar jaksa.