Negara Berkembang Butuh 420 Miliar Dollar AS per Tahun untuk Kesetaraan Gender

KOMPAS.com - Lembaga PBB yang berfokus pada kesetaraan gender, UN Women, memperkirakan, negara- negara berkembang saat ini menghadapi kekurangan dana untuk mencapai kesetaraan gender yang sangat besar yakni sebesar 420 miliar Dolar AS setiap tahunnya.

Kekurangan dana sebesar ini berarti bahwa program-program dan layanan-layanan yang ditujukan untuk perempuan dan anak perempuan di negara-negara tersebut kekurangan dana secara kronis.

“Dana tersebut tidak sampai kepada perempuan dan anak perempuan yang paling membutuhkannya,” demikian pernyataan UN Women, dikutip dari laman resmi United Nations, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: CSW69, Indonesia Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender di Era Digital

Ini berarti untuk mengatasi kekurangan dana yang besar ini, UN Women menyatakan bahwa dunia membutuhkan satu dekade investasi yang terarah dan konsisten untuk mengakhiri kesenjangan gender dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Untuk mencapai kesetaraan gender, salah satu langkah yang diperlukan adalah memperluas "penganggaran responsif gender".

Program ini secara cermat akan melacak di mana pendanaan paling dibutuhkan dan mendukung program-program yang menargetkan area tersebut.

Saat ini, sebanyak tiga perempat negara di dunia belum memiliki sistem untuk melacak bagaimana dana publik dialokasikan dalam upaya kesetaraan gender.

Secara khusus, diperlukan investasi dalam sistem layanan publik seperti program pengasuhan anak dan perawatan lansia untuk memastikan perempuan bisa masuk dan berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Seringkali, perempuan adalah pihak yang paling banyak memikul tanggung jawab pengasuhan anak dan perawatan lansia dalam keluarga.

Jika tidak ada dukungan dari sistem layanan publik untuk membantu tugas-tugas ini perempuan akan kesulitan atau tidak mungkin bisa bekerja di luar rumah.

Baca juga: Konsultan Sebut 3 Faktor Kunci Tingkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Bisnis

UN Women juga mendesak agar negara-negara yang punya utang besar diberikan kelonggaran pembayaran utang. Alasannya, beban utang ini membuat mereka tidak punya cukup dana untuk membiayai program-program yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

"Kita tidak dapat menutup kesenjangan gender dengan anggaran yang tidak memiliki perspektif gender. Anggaran harus dirancang dengan fokus pada kesetaraan gender, dan kesetaraan gender itu sendiri harus jadi prioritas utama dalam semua kebijakan pemerintah," kata Nyaradzayi Gumbonzvanda, Wakil Direktur Eksekutif UN Women

" Kesetaraan gender butuh dana, perubahan sistem, dan pemimpin yang memandang perempuan sebagai aset berharga untuk masa depan, bukan sekadar pengeluaran," tambahnya.